Anugerah Gapura Sri Baduga: Menggali Potensi dan Memacu Peningkatan Tata Kelola Desa

Eep Saepul Malik (batik coklat) bersama warga Desa Taringgul Tonggoh/taktis.co

Dalam upaya merevitalisasi pemerintahan desa dan menggali potensi tersembunyi di pelosok Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meluncurkan program inovatif, Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB). Program ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sebuah inisiatif strategis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memacu peningkatan tata kelola pemerintahan di setiap desa di seluruh Jawa Barat.

Selain memberikan apresiasi kepada desa-desa berprestasi, Pemprov Jabar juga akan mengumumkan desa-desa yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kinerja. Penilaian ini didasarkan pada data komprehensif yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dievaluasi oleh tim penilai di berbagai tingkatan, dengan fokus utama pada aspek administrasi di tingkat kecamatan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta menyambut antusias program ini. Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta, Eep Saepul Malik, menyoroti pentingnya upaya identifikasi desa yang melibatkan partisipasi aktif dan pengisian data administratif secara menyeluruh di tingkat kecamatan.

“Melalui program ini, setiap desa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar selaras dengan niat baik Pak Gubernur, kami berharap penilaian dilakukan secara objektif dan fair sesuai fakta yang ada,” ujar Eep Saepul Malik pada Sabtu, 6 September 2025.

Saat ini, 16 desa telah terpilih sebagai perwakilan dari masing-masing kecamatan untuk berpartisipasi dalam AGSB. Tahap selanjutnya adalah Penilaian Tingkat Kabupaten yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Oktober 2025. Pemenang pertama di tingkat kabupaten akan menjadi duta Kabupaten Purwakarta di tingkat provinsi.

“Dengan Anugerah Gapura Sri Baduga, kita berharap dapat memetakan secara komprehensif kondisi tata kelola pemerintahan di setiap desa, sehingga Pemprov Jabar dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan dukungan yang efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Pria yang juga menjabat sebagai Kades Taringgul Tonggoh itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *