taktis.co – Bencana alam yang melanda Kabupaten Sukabumi pada awal Desember 2024 telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi bencana ini menghancurkan 205 desa yang tersebar di 39 kecamatan. Sebanyak 23.318 jiwa terpaksa berhadapan dengan dampak bencana ini, dengan 8.736 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Namun, tragedi ini tidak hanya mencatatkan angka pengungsi, tetapi juga korban jiwa. Sebanyak 10 orang meninggal dunia, sementara dua orang lainnya dilaporkan hilang, diduga tertimbun tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba.
Kerugian material akibat bencana ini sangat signifikan. Sebanyak 3.758 rumah rusak ringan, 1.588 rumah rusak sedang, dan 3.548 rumah rusak berat. Selain itu, 29 jembatan, 124 titik jalan, 17 tembok penahan tanah, 110 saluran air, serta sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan ladang pertanian juga mengalami kerusakan parah.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengungkapkan bahwa total kerugian yang ditaksir hampir mencapai Rp200 miliar, atau lebih tepatnya sekitar Rp180 miliar.
Namun, meskipun bencana ini sudah terjadi hampir tiga minggu yang lalu, sejumlah korban yang ditemui di lapangan mengungkapkan rasa frustasi terhadap lambannya respons pemerintah dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Ibra, seorang warga yang terdampak, mengungkapkan bahwa kondisi di wilayahnya sangat memprihatinkan, dan ia merasa bahwa perhatian pemerintah sangat lambat.
“Kondisi di sini sangat memprihatinkan. Saya pribadi juga adalah korban, dan sangat-sangat miris melihat lambannya perhatian pemerintah. Bahkan, 11 hari pasca kejadian, bantuan berupa tenda baru datang, itu pun tenda BNPB setempat,” ungkap Ibra.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan yang diterima sangat tidak merata, dan belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan dalam hal pemulihan. Selain daripada itu, perhatian dari pemerintah pun tidak merata, hanya beberapa wilayah saja diperhatikan.
“Pihak-pihak terkait hanya datang untuk mendokumentasikan, namun sudah hampir 3 minggu ini tidak ada pergerakan atau hasil kepastian yang nyata. Bahkan tidak ada aparat pusat yang turun ke lapangan untuk memberikan solusi konkret. Jadi bukan hanya kecamatan dan kelurahan saja yang turun, tetapi saya juga ingin pemerintah pusat turun. Memang hanya turun di Cikaso atau Pabuaran, tetapi di wilayah lain tidak dikunjungi (diperhatikan), baru dari relawan saja yang terjun (disini).”
Selain keterlambatan dalam memberikan bantuan, Ibrahim juga menyoroti masalah lebih mendalam yang dialami oleh korban bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pengiriman sembako, namun tidak memperhatikan kebutuhan mendasar lainnya, seperti tempat tinggal yang aman bagi para korban.
“Pemerintah hanya fokus pada sembako, tetapi tidak memperhatikan masalah tempat tinggal. Rumah saya mungkin tidak hancur, tapi tanahnya sudah sangat membahayakan. Belum ada solusi yang jelas tentang bagaimana kehidupan kami ke depan,” tambah Ibrahim.
Ia berharap agar bantuan yang datang tidak hanya sebatas barang-barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga solusi yang lebih permanen bagi para korban, seperti relokasi atau perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.
Meskipun para korban telah menunggu lebih dari dua minggu, bantuan yang diterima masih jauh dari harapan. Ketidakpastian dalam tindakan pemerintah dan lambannya distribusi bantuan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan bencana di tingkat lokal dan nasional masih perlu perbaikan.
Tuntutan para korban jelas, mereka tidak hanya membutuhkan bantuan sembako, tetapi juga perhatian lebih terhadap tempat tinggal yang aman, serta langkah konkret untuk memastikan kehidupan mereka bisa kembali normal. Pemerintah harus segera mengambil langkah lebih tegas dan terorganisir untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat dan menyeluruh bagi warga Sukabumi yang terdampak. ***
