Penunjukan Abang Ijo Hapidin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat menuai kontroversi.
Proses pengangkatan yang diduga menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai telah memicu kekecewaan dan protes dari kader di daerah.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Purwakarta, Robi Indrawan, mengungkapkan kekecewaannya. Menurut Robi, penunjukan Hapidin dilakukan sepihak oleh elite partai tanpa mempertimbangkan suara kader di daerah.
“Kami merasa tidak dihargai. Pemilihan Ketua DPW seharusnya mengikuti mekanisme AD/ART. Jika aturan internal diabaikan, bagaimana PSI bisa menegakkan prinsip transparansi dan demokrasi?” tegas Robi kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
Rekam Jejak dan Krisis Legitimasi
Rekam jejak Hapidin yang kerap berpindah partai juga menjadi sorotan. Sebelum bergabung dengan PSI, ia pernah mencalonkan diri dalam berbagai pemilihan, termasuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi melalui PKB dan Nasdem dan Pilkada Bupati melalui Partai Demokrat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan loyalitas politiknya.
Pengamat politik Purwakarta, Mufti Alfiansyah, menilai penunjukan ini berpotensi menurunkan legitimasi PSI.
“Menunjuk seseorang yang baru bergabung ke jabatan tinggi tanpa proses yang jelas menunjukkan prioritas kepentingan jangka pendek daripada kaderisasi,” ujar Mufti.
Ia khawatir hal ini akan menurunkan motivasi kader senior dan menghambat regenerasi kepemimpinan di PSI. “Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan PSI Jawa Barat,” kata Mufti.**
