Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Purwakarta ke-194 dan Kabupaten ke-57 yang digelar Minggu, 20 Juli 2025, menyisakan satu catatan penting: ketidakhadiran Anne Ratna Mustika, Bupati Purwakarta periode 2018–2023.
Ditengah kehadiran para mantan Bupati seperti Lili Hambali dan Dedi Mulyadi, absennya Anne menjadi sorotan publik. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Bupati Purwakarta, serta pernah menjadi figur sentral dalam beberapa program strategis daerah.
Padahal, momentum Hari Jadi Purwakarta secara historis menjadi ruang simbolik bagi seluruh pemimpin lintas masa untuk hadir dan menunjukkan semangat kebersamaan.
Menanggapi hal ini, Rizky Widya Tama, aktivis dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta, menilai ketidakhadiran Anne bermuatan politik. “Absennya Anne di acara sebesar ini bukan sekadar soal teknis. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa dinamika politik lokal belum sepenuhnya cair, bahkan bisa jadi menandakan adanya jarak emosional maupun struktural antara kepemimpinan sekarang dan sebelumnya,” kata Rizky.
Menurutnya, kehadiran para pemimpin lintas generasi dalam acara peringatan daerah seperti ini penting sebagai simbol rekonsiliasi dan kontinuitas pembangunan, bukan hanya seremoni.
Rizky juga menekankan pentingnya keteladanan politik, terutama dalam ruang-ruang publik yang melibatkan memori kolektif warga. “Kalau mantan pemimpin absen tanpa alasan yang diketahui publik, itu bisa menciptakan kesan negatif. Masyarakat melihatnya sebagai sikap saling menjauh, bukan saling mendukung,” ujarnya.
Diketahui, Anne Ratna Mustika memimpin Purwakarta pada periode tahun 2018–2023. Di masa kepemimpinannya, ia meluncurkan sejumlah inisiatif, termasuk digitalisasi layanan publik, pemberdayaan UMKM perempuan, dan reformasi birokrasi berbasis gender. Ia juga dikenal karena gaya kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya, Dedi Mulyadi.
Ketidakhadiran Anne Ratna Mustika dalam Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta 2025 membuka diskusi baru tentang hubungan antar elite lokal dan masa depan konsolidasi politik daerah. Di tengah upaya membangun Purwakarta yang lebih harmonis dan berkelanjutan, publik menanti langkah-langkah rekonsiliatif, bukan jarak yang semakin melebar.
