Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyampaikan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp2,482 triliun. Tapi, banyak yang khawatir karena anggaran ini lebih banyak dipakai untuk hal-hal rutin, sementara dana untuk pembangunan terancam berkurang.
Dari total uang yang didapat Pemkab Purwakarta, yaitu Rp2,482 triliun:
– Rp1,037 triliun adalah uang yang dihasilkan sendiri oleh Purwakarta (PAD).
– Rp1,445 triliun adalah bantuan dari pemerintah pusat.
Lalu, uang ini akan dipakai untuk:
– Belanja Rutin: Rp2,016 triliun (misalnya, gaji pegawai dan biaya operasional kantor)
– Pembangunan: Rp123,65 miliar (misalnya, perbaikan jalan dan fasilitas umum)
– Dana Darurat: Rp30,97 miliar
– Bantuan ke Pihak Lain: Rp333,71 miliar
Dari sini terlihat, lebih dari 80% uang yang ada dipakai untuk belanja rutin. Sementara, uang untuk pembangunan hanya sekitar 4,9% saja. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk pembangunan lebih besar dari ini.
Kalau anggaran rutin terlalu besar, dampaknya bisa seperti ini:
– Dana untuk bangun infrastruktur (jalan, jembatan, dll) jadi sedikit.
– Pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) bisa jadi tidak meningkat.
– Padahal, tahun 2026 adalah tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Seharusnya, di tahun ini pembangunan sedang bagus-bagusnya.
Purwakarta Terlalu Bergantung pada Bantuan Pusat
Tahun 2026, Purwakarta menargetkan bisa dapat uang sendiri (PAD) sebesar Rp1,037 triliun. Tapi, angka ini hanya 41,8% dari total pendapatan. Artinya, Purwakarta masih sangat bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat.
Masalahnya, dana bantuan dari pusat ini turun sekitar Rp338 miliar dari tahun sebelumnya. Kalau Purwakarta tidak bisa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan sendiri, pelayanan publik bisa terganggu.
Dalam anggaran ini, ada kekurangan (defisit) sebesar Rp22,25 miliar. Pemerintah berencana menutup kekurangan ini dengan menggunakan sisa anggaran tahun lalu (SILPA). Meski jumlahnya tidak terlalu besar, tetap perlu diperiksa dari mana SILPA ini berasal. Jangan sampai SILPA ini ada karena tahun lalu anggaran tidak terserap dengan baik.
Anggaran ini sangat penting untuk memastikan pembangunan di Purwakarta tetap berjalan. Pemerintah harus lebih terbuka dalam membuat perencanaan dan memastikan anggaran digunakan untuk hasil yang maksimal.
Beberapa hal yang bisa dilakukan:
– Cari cara baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
– Lebih hemat dalam belanja rutin.
– Prioritaskan anggaran untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
– Pastikan semua penggunaan anggaran jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan begitu, Purwakarta bisa keluar dari zona nyaman dan memastikan pembangunan berjalan dengan adil dan efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Agus M. Yasin
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta
