Sejumlah aktivis asal Purwakarta menyambangi kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta untuk berkonsultasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purwakarta. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan prosedur yang tepat sebelum melayangkan laporan formal.
Cecep Nursaepul Mukti, perwakilan dari para aktivis, menekankan pentingnya pemahaman warga terhadap jalur hukum yang benar sebelum membawa persoalan ini ke ranah penanganan resmi.
“Kami datang ke Ombudsman RI untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kami ingin memastikan langkah kami tepat dan sesuai prosedur,” ujar Cecep Nursaepul Mukti.
Dalam pertemuan tersebut, aktivis yang kerap disapa Kang Jenar itu memaparkan berbagai indikasi maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Purwakarta, mulai dari penyimpangan prosedur hingga tindakan yang dianggap tidak patut terhadap warga Purwakarta.
Para aktivis berharap Ombudsman dapat memberikan kepastian apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi kriteria maladministrasi dan bagaimana mekanisme pelaporan yang sesuai.
“Masyarakat harus tahu haknya. Jika ada dugaan tindakan sewenang-wenang, kami ingin memastikan jalur pengaduannya benar. Ombudsman adalah lembaga yang paling relevan untuk memberikan arahan,” lanjut Jenar.
Para aktivis membawa serta dokumen pendukung dan kronologi kasus sebagai bahan konsultasi. Ombudsman memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme, ruang lingkup, tahapan pelaporan, serta persyaratan administrasi yang diperlukan jika warga ingin mengajukan laporan resmi.
Kang Jenar menegaskan bahwa konsultasi ini merupakan bagian dari komitmen warga dalam mengawal etika pelayanan publik di Purwakarta.
“Kami akan mempelajari arahan Ombudsman terlebih dahulu dan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai arahan yang diberikan,” pungkas Cecep, menandaskan bahwa upaya ini adalah sinyal kuat bagi penyelenggara pemerintahan di Purwakarta untuk selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.***
