Aktivis pada lembaga kajian kebijakan publik Analitika Purwakarta Rizky Widya Tama menyoroti peran Wakil Bupati Purwakarta yang belakangan lebih sering tampil di media sosial lewat aktivitas sidak, namun minim terlihat kontribusi nyata dalam arah kebijakan daerah.
Menurut Rizky, publik berhak bertanya apa yang sebenarnya dikerjakan oleh wakil kepala daerah selain aktivitas simbolik di lapangan.
“Kita sering lihat Wakil Bupati sidak, marah di lokasi, nelpon kadis di depan kamera. Tapi di luar itu, apa kebijakan strategis yang sedang dia dorong? Apa program nyata yang lahir dari kewenangannya?” tanya Rizky, Kamis (16/10/2025). “Masalah itu diselesaikan, bukan dikontenkan.”
Rizky menyebut, sesuai aturan pemerintahan, wakil bupati memiliki fungsi koordinasi, pengawasan, dan penajaman kebijakan lintas sektor, bukan hanya menjalankan peran seremonial. Namun, hingga kini, belum terlihat inisiatif besar yang menunjukkan kepemimpinan substantif di bidang itu.
“Publik ingin tahu, bagaimana peran wakil bupati dalam isu pelayanan dasar, penyerapan anggaran, pengendalian inflasi, atau penanganan kemiskinan? Jangan sampai energi pemerintah daerah habis untuk pencitraan, bukan pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai, politik pencitraan lewat sidak kamera justru menutupi kekosongan kinerja di balik meja pemerintahan. “Kalau yang ditonjolkan cuma aksi di lapangan tanpa arah kebijakan, itu tanda fungsi kepemimpinan sedang redup,” ujarnya.
Rizky juga meminta DPRD dan publik untuk mengevaluasi peran koordinatif Wakil Bupati agar fungsi pengawasan dan kebijakan daerah berjalan efektif.
“Pejabat publik digaji untuk memastikan kebijakan berjalan, bukan untuk membuat konten. Kalau sidak jalan tapi laporan pembangunan tak bergerak, itu kontradiksi,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan sindiran halus namun keras: “Wakil Bupati harusnya jadi motor kebijakan, bukan bintang kamera. Rakyat menunggu kerja yang terasa, bukan aksi yang viral.”
