Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Jhon Kamal, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait program bantuan sosial (bansos) BPNT di wilayahnya. Sekitar 10 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT atau Program Sembako di Kabupaten Purwakarta harus dicoret dari daftar penerima bantuan.
Informasi ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat. Jhon Kamal menjelaskan bahwa pencoretan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari data yang tidak valid, perubahan status ekonomi KPM, hingga masalah teknis.
“Berbagai alasan menyebabkan pencoretan data KPM. Sebagian besar karena hasil pemadanan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, ada yang dicoret karena nomor rekening KPM terindikasi terlibat judi online (judol), pinjaman online (pinjol), hingga layanan paylater,” ujar Jhon Kamal kepada awak media pada hari Rabu, 22 Oktober 2025.
Jhon Kamal, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes, menyoroti sulitnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan BPNT yang disalurkan melalui rekening. Pendamping PKH kesulitan memastikan apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk membeli sembako.
“Ini menjadi permasalahan yang sering terjadi. Solusinya, kami mengajak KPM untuk berbelanja sembako melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ada di setiap desa dan kelurahan,” katanya.
Diketahui, pada periode April-Juni 2025, tercatat sekitar 51.883 KPM BPNT/Program Sembako tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya pencoretan 10 ribu KPM, diharapkan data penerima bansos menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
