Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) memajang anggaran reses DPRD. Namun, jangan tertipu angka-angka itu. Anggaran ini ibarat bom waktu, rawan meledak menjadi skandal korupsi.
Perubahan, revisi, bahkan pembatalan sewaktu-waktu bisa terjadi, membuka lebar celah penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan ketat mutlak diperlukan, meski anggaran belum final.
M. Agus Yasin, Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, membongkar kelemahan fatal sistem. Menurutnya, Satuan Kerja (Satker) bebas merubah anggaran sebelum tender atau kontrak.
“Alasannya, mulai dari efisiensi, rasionalisasi, refocusing? Jangan percaya begitu saja. Ini adalah pintu gerbang korupsi yang terbuka lebar. SIRUP, sejatinya hanya alat perencanaan, bukan jaminan penggunaan anggaran yang bersih. Anggaran di SIRUP hanyalah kamuflase, potensi penjarahan mengintai di baliknya,” kata Kang Agus kepada wartawan, Minggu (20/4/2025).
Lebih mengerikan lagi, penyelewengan dan rekayasa data dalam reses bukan sekadar dugaan. Ini adalah praktik sistematis yang dilakukan sejumlah anggota DPRD. Pengondisian peserta, manipulasi data, dan pemanfaatan tim sukses (timses) merupakan modus operandi yang lazim. Administrasi laporan dan nota yang diurus staf DPRD semakin mempermudah aksi kejahatan ini.
“Salah satu bukti kuat: nilai sewa sound system yang fantastis. Selisih mencolok antara anggaran dan realitas lapangan merupakan tanda manipulasi yang terang-benderang. Jumlah peserta yang tak sesuai, spesifikasi sound system yang tak sebanding dengan biaya, dan mark-up harga yang mencolok adalah bukti kuat korupsi. Dugaan serupa juga membayangi pengadaan makanan dan minuman (mamin),” beber Kang Agus.
Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar wacana. SIRUP, meski memberikan informasi awal, tak cukup mencegah korupsi. Pengawasan dan audit yang super ketat, bahkan investigasi menyeluruh, harus dilakukan. Publik berhak menuntut transparansi total. Detail penggunaan anggaran reses harus diungkap ke publik.
“Hanya dengan pengawasan yang tegas dan akses informasi yang maksimal, kita bisa memerangi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan rakyat. Anggaran reses, meski belum final di SIRUP, harus diawasi dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar pengawasan, ini adalah perang melawan korupsi,” demikian Kang Agus Yasin.***
