taktis.co – Dianggap telah melakukan pembiaran atas tata kelola organisasi yang mengakibatkan terjadi gonjang-ganjing di kandang banteng Purwakarta. DPD dan DPP PDIP diminta mengevaluasi seluruh unsur pengurus DPC PDIP Purwakarta.
“Karena kepengurusan organisasi ini bersifat kolektif kolegial, hendaknya DPD dan DPP juga mengevaluasi seluruh unsur pengurus DPC PDIP Purwakarta, tanpa kecuali, termasuk Sekretaris DPC, Bendahara dan para Wakil Ketua DPC,” kata Ketua DPC Repdem Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, kepada awak media, Jumat (22/3).
Pria yang kerap disapa Kang Asep Bentar itu juga menyoroti soal peran Sekretaris DPC dalam konteks penandatanganan rekomendasi untuk bakal calon Pilkada yang akan diusung oleh PDIP.
“Pertanyaannya, kenapa Sekretaris DPC terlibat dalam rekomendasi tersebut. Ada apa? Padahal mekanisme partai belum dilakukan,” kata Kang Bentar.
Diketahui, dalam surat mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah PAC sebelumnya tertulis bahwa Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, Sutisna telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada saudara Budi Hermawan (Presiden RBH) untuk menjadi calon kepala daerah yang akan diusung PDIP pada Pilkada Purwakarta 2024 mendatang.
“Surat tersebut juga ditandatangani oleh Sekretaris DPC, Entis Sutisna. Apakah artinya mereka berdua juga menyadari bahwa hal itu melanggar aturan dan mekanisme partai?” ujar Kang Bentar.
Manuver atau langkah Ketua DPC PDIP Purwakarta berikut Sekretaris yang menandatangi itu, kata Kang Bentar dianggap telah melanggar beberapa ketentuan dan aturan partai. Pasalnya, DPP PDIP hingga saat ini belum menginstruksikan melalui surat resmi untuk dimulainya proses penjaringan calon kepala daerah.
“Manuver kedua pucuk pimpinan banteng Purwakarta itu dibuat sepihak tanpa menggunakan mekanisme rapat dan musyawarah sesuai AD-ART. Surat rekomendasi tersebut dianggap telah melanggar AD-ART pasal 69 mengenai rapat DPC partai dan pasal 70 mengenai rapat kerja cabang,” demikian Asep Bentar. ***
