taktis.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta kembali menyoroti persoalan serius dalam penyelenggaraan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah sebelumnya memanggil pengelola sejumlah dapur Sentra Pelayanan dan Pengembangan Gizi (SPPG) terkait ketidaklengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kini muncul temuan baru yang dinilai lebih memprihatinkan.
Anggota Komisi III DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB, Alaikassalam, mengungkapkan bahwa laporan terbaru dari lapangan menunjukkan adanya dapur yang menggunakan air berwarna dan berbau, terjadinya pengurangan gramasi menu, serta distribusi makanan basi kepada penerima manfaat. Menurutnya, rangkaian temuan ini sangat membahayakan kesehatan anak-anak penerima program MBG.
“Sebelumnya kami sudah memanggil para pengelola SPPG untuk meminta penjelasan soal IPAL yang tidak dimiliki sebagian besar dapur. Kami pikir persoalan ini akan langsung dituntaskan,” ujar Alaikassalam.
“Namun sekarang muncul lagi laporan baru: air bau, air berwarna, makanan basi, sampai pengurangan gramasi. Ini sudah sangat berbahaya bagi kesehatan. Kami tidak bisa menoleransinya,” tegasnya.
Alaikassalam menjelaskan bahwa Komisi III telah menerima berbagai aduan dari pendamping lapangan, orang tua murid, hingga pihak sekolah. Temuan-temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa standar higienitas di beberapa dapur MBG tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, dapur MBG bukan hanya wajib memiliki IPAL, tetapi juga harus memastikan kualitas air bersih, menjaga gramasi sesuai standar gizi, dan memastikan makanan yang diterima tidak basi. Semua pelanggaran itu, lanjut Alaikassalam, dapat menimbulkan risiko keracunan dan masalah kesehatan lainnya.
“Ini program untuk anak-anak. Kalau standar higienitas saja tidak dijaga, mereka yang menjadi korban,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi III DPRD akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh ke dapur-dapur MBG dalam waktu dekat. Sidak dilakukan untuk memverifikasi kondisi lapangan dan memastikan bahwa seluruh dapur mematuhi standar sanitasi, kelayakan air, serta protokol keamanan pangan.
Alaikassalam menegaskan bahwa DPRD siap mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara bagi dapur yang terbukti melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sanitasi. “Kami tidak ragu memberikan rekomendasi penutupan sementara. Yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG dan dinas terkait belum memberikan tanggapan atas laporan terbaru tersebut maupun rencana sidak Komisi III DPRD Purwakarta.***
