Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso menyebutkan, pihaknya siap mempertegas sinergitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dalam hal pembangunan.
Demikian disampaikan Imam Santoso saat menghadiri kunjungan kerja Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Gedung Negara Bale Nagri Pemkab Purwakarta, Kamis (15/5/2025) lalu.
Untuk diketahui Komisi VI DPR RI ini membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN.
“Perum Jasa Tirta II sebagai BUMN yang berkedudukan di Kabupaten Purwakarta selalu berkomitmen untuk turut serta membantu pemerintah daerah dalam hal pembangunan,” kata Imam Santoso, melalui pernyataan tertulis yang diterima awak media, Jumat (16/5/2025).
Terkait jalan rusak di Desa Jatimekar yang menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut, Imam Santoso menyatakan kesiapan Perum Jasa Tirta membantu pemerintah daerah.
“Di antaranya melalui pengembangan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan Pemkab Purwakarta, sehingga memungkinkan penggunaan dana desa, serta bantuan melalui program CSR,” ujarnya.
Untuk diketahui, jalan di Jatimekar yang mengalami kerusakan ini merupakan aset Perum Jasa Tirta II, sehingga penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikannya terhambat.
Adapun terkait penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Munjul – Cimaung yang bisa jadi solusi kemacetan lalu lintas di pertigaan Munjul menuju jembatan layang, juga menjadi perhatian utama sehubungan dengan penataan bangunan dan normalisasi Sungai.
“Kami selaku pemegang hak lahan juga siap bersinergi dengan Pemkab Purwakarta dalam melaksanakan normalisasi dan penataan di wilayah itu,” ucapnya.
Dalam pertemuan, Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya kolaborasi BUMN dengan pemerintah daerah mengingat dampak global terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan.
“Kami tekankan pula pentingnya peran aktif BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945. Kami juga mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi dan pungli,” kata Rieke.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, akrab disapa Om Zein mengatakan, sinergis antara pemerintah daerah dan BUMN sangat penting untuk mewujudkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
“Langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana aksi yang komprehensif, terukur dan terjadwal, beserta alokasi sumber daya yang dibutuhkan,” ujar Om Zein.
