Polemik kasus dugaan penipuan LPK Azumy di Kabupaten Purwakarta terus berlanjut, kali ini diwarnai kritik tajam dari aktivis Lembaga Kajian Publik Analitika Purwakarta, Dede Mulyadi.
Dede menyoroti pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, yang mengaku belum menerima laporan resmi dari para korban.
Dede menilai sikap menunggu laporan tersebut mencerminkan minimnya inisiatif dan kepedulian DPRD terhadap warga yang dirugikan.
Menurutnya, isu yang telah viral di media sosial seharusnya mendorong DPRD untuk proaktif turun tangan.
“Kalau harus menunggu laporan dulu, kasihan masyarakat yang kemampuan dan aksesnya terbatas. Ketika masalah ini sudah viral di media sosial, seharusnya para anggota DPRD yang terhormat punya inisiatif untuk turun tangan,” kata Dede kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
Ia menekankan bahwa banyak korban penipuan mungkin tidak memiliki pemahaman atau kemampuan untuk menyusun laporan resmi. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama para wakil rakyat.
“Wakil rakyat harus peka dan responsif. Kalau ada isu yang sudah menjadi perhatian publik, DPRD jangan menunggu didatangi, tapi harus proaktif mendatangi warga dan memberikan solusi,” tambahnya.
Dede mengingatkan bahwa tanggung jawab legislatif tidak hanya terbatas pada ruang rapat, tetapi juga mencakup penanganan langsung persoalan sosial yang dialami masyarakat.
Kritik ini muncul sebagai respons atas pemanggilan LPK Azumy oleh Komisi IV DPRD Purwakarta yang dinilai kurang maksimal karena tidak menghadirkan para korban.
Dugaan penipuan yang dilakukan LPK Azumy telah merugikan puluhan warga yang dijanjikan pekerjaan di Jepang. Ketidakhadiran korban dalam pemanggilan tersebut semakin memperkuat kritik terhadap kurangnya inisiatif dan kepedulian DPRD Purwakarta dalam menangani kasus ini.***
