Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Gerindra, Nina Heltina membantah dugaan mark up anggaran reses dewan yang digelar baru-baru ini. Ia mengklaim, akibat efisiensi boro-boro ada lebih, yang ada para wakil rakyat malah tekor.
Karena program efisiensi anggaran, dana reses ia dan anggota dewan lainnya mengalami pemangkasan anggaran hampir 75% dari biasanya. Secara keseluruhan, Teh Nina mengatana bahwa anggaran kegiatan dewan telah dipotong sekitar Rp 14 miliar. Pengurangan ini mencakup efisiensi pada biaya reses anggota dewan.
“Pelaksanaan reses hanya di tiga titik lokasi, masing-masing dengan peserta sebanyak 60 orang dengan anggaran hanya Rp 14 juta. Sementara peserta yang datang bisa mencapai 80 hingga 100 orang, belum lagi harus menyiapkan anggaran yang lain-lain. Artinya, dengan anggaran segitu, boro-boro korupsi, yang ada kita tekor. Tapi, reses kan kewajiban kita, ya harus tetap dilakukan,” kata Teh Nina kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
Pernyataan wakil rakyat yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Purwakarta ini selaras dengan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang efisien dan efektif. Teh Nina menekankan bahwa anggaran negara merupakan jantung perekonomian bangsa, dan pengelolaannya yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai pemegang amanat rakyat, wakil rakyat, menurut Teh Nina, harus menjadi teladan dalam efisiensi anggaran, ini mencerminkan komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut, Teh Nina menyatakan komitmennya untuk aktif mendorong terciptanya sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Ia juga berjanji untuk berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran, serta memberikan masukan kepada pemerintah agar pengelolaan anggaran negara semakin efisien dan efektif. Tujuannya, kata Teh Nina, adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan lembaga legislatif.
Meskipun klaim efisiensi anggaran yang disampaikan patut diapresiasi, transparansi tetap menjadi kunci penting. Publik berhak untuk mengetahui total anggaran kegiatan dewan sebelum dan setelah efisiensi, serta rincian penggunaan anggaran tersebut.
Keterbukaan informasi ini akan memperkuat kredibilitas klaim efisiensi dan memperkuat kepercayaan publik. Ke depan, publikasi data anggaran yang komprehensif dan mudah diakses akan menjadi indikator penting keberhasilan upaya efisiensi anggaran di DPRD Kabupaten Purwakarta.
