taktis.co – Program Lapor Bang Wabup yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan kini justru menuai kritik. Transparansi dan akuntabilitas program ini dipertanyakan. Meskipun laporan diterima langsung oleh Wakil Bupati, publik tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak yang ditindaklanjuti, berapa yang diselesaikan, dan bagaimana prosesnya berjalan.
Kasus-kasus viral seperti dugaan percaloan di PT Metro hingga kini masih gelap. Kunjungan Wabup ke PT Victory pun seolah hanya seremoni tanpa kejelasan tindak lanjut. Bahkan, laporan terkait sertifikat tanah orang tua yang diduga dijual anaknya tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Yang lebih mencengangkan, kini muncul dugaan penipuan oleh LPK Azumy yang menyeret nama relawan Wabup sendiri. Alih-alih merespons cepat, Wabup justru terkesan diam. Jika benar ini melibatkan orang-orang di lingkaran terdekatnya, apakah keadilan masih bisa diharapkan?
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Bukan sekadar acara seremonial penerimaan laporan tanpa hasil nyata. Jika sebuah program pengaduan hanya menjadi alat pencitraan tanpa penyelesaian konkret, maka esensinya hilang.
Transparansi bukan sekadar angka atau data, tetapi soal kepercayaan. Jika pemerintah tidak bisa memberikan laporan terbuka dan memastikan bahwa setiap aduan benar-benar diproses, maka program ini tidak lebih dari formalitas politik.
Saatnya bertanya: Lapor Bang Wabup ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau hanya untuk memperkuat citra pribadi sang Wabup?
Mahesa Jenar
Penulis adalah Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Purwakarta.
